Kendaltv,Purworejo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga batas tanahnya guna menghindari konflik agraria di kemudian hari. Ia menegaskan hal itu saat memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) (7/8/2025) di lapangan Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip,Purworejo, Jawa Tengah,didampingi Gubernur Jateng
Ahmad Luthfi dan Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri Nusron Wahid menyampaikan,kegiatan ini dilaksanakan serentak di 23 kabupaten / kota yang tersebar di 8 provinsi merupakan upaya Pemerintah guna menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat,sekarang masih banyak permasalahan sertifikat dobel atau tumpang tindih sehingga perlu diperbaiki dan ditandai dengan Patok untuk menghindari konflik agraria.
Seluruh pemilik sertipikat tanah diwajibkan memasang patok batas sebagai bentuk perlindungan atas hak kepemilikan.GEMAPATAS ini bertujuan mengurangi potensi konflik, terutama konflik fisik akibat batas lahan yang tidak jelas tegas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta seluruh bupati dan wali kota untuk mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok di wilayah masing-masing.Semoga dengan terpilihnya Jawa Tengah dapat menjadi contoh baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pemasangan tanda batas, baik dari sisi teknis, koordinasi lintas sektoral, maupun keterlibatan masyarakat.
Ahmad Luthfi menargetkan, pelaksanaan pemasangan patok di Jawa Tengah dapat rampung secepatnya sehingga dapat menambah PAD Pemerintah daerah sperti pajak PBB, BPHTB dan lain lain yang bersumber dari sektor pertanahan. Mari bersama kita sukseskan program ini untuk Indonesia yang tertib, adil, dan berdaulat atas kepemilikan tanahnya sendiri pungkasnya.(AL)
